Mensos Akan Lari Ke Malaysia???

"Kalo saya yang punya perusahaan (Lapindo Brantas, etc-red) mungkin saya sudah lari ke Malaysia. Tidak sanggup saya melunasinya"
------BACHTIAR CHANSYAH (Detik, 18/06/09) saat mengomentari besarnya ganti rugi bagi korban lumpur Sidoarjo:

Neolib ALA Mega

"Ini dampak dari Neolib. Mereka dengan mudah dapat mudah menggunakan hukum seperti UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)"
---Megawati (Detik, 3/6/2009), saat menanggapi kasus Prita, seorang ibu yang ditahan dan menjalani proses hukum karena menyebarkan email ke beberapa rekannya seputar kekecewaanya atas pelayanan (dan kebohongan) RS Omni Internasional.

Sepertinya dia pro "kiri mentok" tapi kurang pengetahuan. Neolib = Negara anti HAM (kebebasan berekspresi/kritik). Neolib juga penyebab korupnya Jaksa (Pilih Mega berarti pro penghapusan hak milik -penyebab keinginan orang korup).

MEGA: 100 Hari Pertama Jadi Presiden Tidak Mungkin Berbuat Apa-apa

"Cukup sulit ya, karena saya belum jadi Presiden. 100 hari itu simbol gerak kabinet dan 100 hari itu tidak mungkin membuat sesuatu. Mungkin dijawab setelah pemerintahan terbentuk. Kalo dijawab sekarang pasti hanya sebatas rencana"

---MEGAWATI (Detik, 22 Mei 2009) saat ditanya apa rencana dalam 100 hari pertamanya jika ia terpilih jadi Presiden dalam diskusi dengan KADIN. Sebelum menjawab pertanyaan ini (dan beberapa pertanyaan lain, Mega selalu memuji tingkat kesulitan pertanyaan yg diajukan.

Kalo udah gini ente masih milih dia, kata-kata ente dipastikan layak masuk blog ini...(the chair is far too big for her to handle bro)

SRI BINTANG: Kalo Golput 60% Kami Berhak Pimpin Bangsa Ini

"Tadi dari hasil kongres kami targetkan golput 60%. Nah kalau itu terjadi, kami berhak memimpin bangsa ini. Kami akan minta siapapun yang menang dalam pilpres nanti, baik SBY maupun JK, untuk mundur tanpa syarat"
-----SRI BINTANG PAMUNGKAS (Detik, 17 Mei 2009) seusai kongres Golput di Bandung. Menurut Sri Bintang, kongres telah menyetujui dia dan Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD) untuk memimpin presidium guna memimpin bangsa ini jika suara golput mencapai 60%.

Nah ini dia nih, Insyinyur yang ke-GR-an. Dia pikir orang golput krn setuju dia. Jelas-jelas orang banyak golput karena gua nggak nyapres, eee dia yang mau "nanggok".

YUSRIL: Tidak Ada Konflik Kepentingan

“Kalau saya mendapatkan deviden sebagai salah satu pemilik firma hukum itu, apa salahnya?”
------YUSRIL IHZA MAHENDRA (Tempo, 12-18 Maret 2007) seputar tudingan adanya konflik kepentingan atas dukungannya selaku Menteri Kehakiman dan HAM kala itu yang membantu Firma Hukum Ihza & Ihza (firma milik dia sendiri dan adiknya) untuk mengurus proses pencarian dana Motorbike Coorporation -perusahaan miliki Tommy Soeharto- dari BNP Paribas yang sebelumnya selalu mendapat kendala. Atas bantuannya untuk mencarikan “surat sakti” bahwa Tommy bebas perkara korupsi/money laundring serta menggolkan perolehan ijin dari Depkeh dan HAM untuk meminjamkan rekening banknya untuk proses transfer uang tersebut, dikabarkan Ihza & Ihza memperoleh fee sekitar 7,2 milyar .

YUSRIL: Alat Sidik Jari Terkait dengan Pertahanan/Keamanan

“Alat yang terkait pertahanan keamanan (perlu-redblog) disetujui presiden. Yang disetujui barangnya atau pengadaannya? Alat sadap dan alat sidik jari kan sama-sama terkait pertahanan keamanan negara"
--------YUSRIL IHZA MAHENDRA (hukumonline, 20 Februari 2007) kala mencoba untuk berkelit dari tudingan pengadaan alat sidik jari di Dephukham dengan melawan hukum (KEPPRES No. 80/2007) karena dilakukan tanpa tender dan tanpa persetujuan presiden. Ia membandingkan dengan pengadaan alat penyadap di KPK yang juga tanpa tender tapi dengan persetujuan Presiden.

a. Yusril sepakat bahwa menurut Keppres pengadaan barang tanpa tender terkait dengan pertahanan keamanan harus dengan persetujuan Presiden.
b. Yusril berargumen bahwa alat sidik jari adalah alat yang terkait dengan pertahanan keamanan.

Kesimpulan
LOGIKA MANUSIA UMUM: pengadaan alat sidik jari tanpa tender harus dengan persetujuan presiden.
LOGIKA YUSRIL: pengadaan alat sidik jari tanpa tender dapat diputuskannya sendiri, tanpa persetujuan Presiden.

HARMOKO: Rakyat Masih Ingin Soeharto

“Ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” ....."Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003,"
-----HARMOKO (www.tokohindonesia.com) dalam jumpa pers bersama Yogie SM dan Feisal Tanjung segera setelah menyampaikan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan Soeharto sebagai Presiden RI (tahun 1998).